Cite This        Tampung        Export Record
Judul Praktek-praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia : Buku Pertama / O.C. Kaligis
Pengarang Kaligis, O.C.
EDISI Cet. 2
Penerbitan Bandung : Alumni, 2002
Deskripsi Fisik xviii, 262 hlm. ;21 cm.
ISBN 979-414-104-6
Subjek Peradilan Tata Usaha Negara
Abstrak Maksud penulisan buku ini, studi kasus dan komentar terdiri dari buku pertama dan buku kedua adalah sekadar untuk memperlihatkan improvisasi dalam menggunakan sarana Pengadilan Tata Usaha Negara dalam upaya membela klien. Dalam prakteknya ada niat baik dari pemerintah untuk menciptakan clean government, pengaruh pemerintah kadang-kadang begitu kuatnya atas kekuasaan kehakiman, sehingga seringkali birokrat memanfaatkan hal ini untuk mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut diri mereka, sekalipun putusan Pengadilan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
Bahasa Tidak tersedia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Tidak diketahui / tidak ditentukan

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
M1322 341.64(910) KAL p Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum Tersedia
M1323 341.64(910) KAL p Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum Tersedia
M1324 341.64(910) KAL p Dapat dipinjam Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000001071
005 20241107022416
007 ta
008 241107###########################0######
020 # # $a 979-414-104-6
035 # # $a 0010-1124000008
082 # # $a 341.64(910)
084 # # $a 341.64(910) KAL p
100 1 # $a Kaligis, O.C.
245 1 # $a Praktek-praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia : $b Buku Pertama /$c O.C. Kaligis
250 # # $a Cet. 2
260 # # $a Bandung :$b Alumni,$c 2002
300 # # $a xviii, 262 hlm. ; $c 21 cm.
520 # # $a Maksud penulisan buku ini, studi kasus dan komentar terdiri dari buku pertama dan buku kedua adalah sekadar untuk memperlihatkan improvisasi dalam menggunakan sarana Pengadilan Tata Usaha Negara dalam upaya membela klien. Dalam prakteknya ada niat baik dari pemerintah untuk menciptakan clean government, pengaruh pemerintah kadang-kadang begitu kuatnya atas kekuasaan kehakiman, sehingga seringkali birokrat memanfaatkan hal ini untuk mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut diri mereka, sekalipun putusan Pengadilan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
650 # 4 $a Peradilan Tata Usaha Negara
990 # # $a M1322
990 # # $a M1323
990 # # $a M1324
Content Unduh katalog